BeritakanID.com - Guru Besar Sosiologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof Abdul Rasyid Masri, turut merespons soal kebijakan Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta. Salah satunya soal Anies yang menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.
“Suatu tindakan yang amat berani, sebab tentu kebijakan tersebut akan menggerus pendapat daerah di sektor pajak PBB, karena jumlah orang miskin urban perkotaan tidaklah kecil terutama kaum miskin kota dan kelas menengah ke bawah,” katanya kepada KBA News, Kamis, 18 Agustus 2022.
Ia mengatakan, jika melihat dari kebijakan tersebut, dalam perspektif ekonomi tentu benar adanya. Tapi, lanjut dia, dalam perspektif sosiologis, kebijakan tersebut menyentuh hak-hak sosial dasar bagi jutaan rakyat miskin perkotaan.
“Untuk tetap sedikit mengurangi beban hidup dan pengeluaran dompetnya. Yang boleh jadi uang yang dialokasikan untuk bayar PBB dapat mereka alihkan ke kebutuhan kelanjutan sekolah anak-anaknya dan membantu meraih cita citanya. Dan boleh jadi uang tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan kesehatan dan jaminan masa tua,” bebernya.
Menurutnya, kebijakan yang diambil Anies Baswedan tersebut pro rakyat karena nyata dirasakan langsung oleh rakyat dan bukan janji-janji politik yang manipulatif.
Baca Juga
- Viral Gus Miftah Berkata Kasar ke Penjual Es Teh saat Pengajian, Padahal "Digaji Rakyat" Rp18 Juta per Bulan
- Aipda Robig Tembak Siswa SMK, Kronologi Versi Kapolres dan Propam Berbeda di RDP dengan Komisi III DPR
- Ketahuan Bohong, Aipda Robig Tembak Mati Siswa SMK Bukan karena Tawuran tapi Kesal Dipepet
Ia menilai, salah satu ciri pemimpin yang tidak pro dengan rakyat, yakni sering menunjukkan tabiat eufemisme kekuasaan, yaitu seorang pemimpin yang katanya pro rakyat dan terlihat merakyat tapi ternyata kebijakannya mencekik dan merugikan hak dasar hidup sosial masyarakat.
“Kebanyakan pemimpin sekarang banyak yang lupa cita-cita pendiri bangsa. Dan para pendiri bangsa memiliki perilaku tabiat yang hidupnya mission sacre yakni perilaku yang menjunjung tinggi etika dan moral dalam berpolitik jauh dari ke pura-puraan,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menilai kebijakan menggratiskan PBB dengan NJOP di bawah Rp2 miliar sudah tepat. Sebab, kebijakan PBB yang tinggi sama dengan mengusir warga Jakarta dari rumahnya sendiri.
“Kita tidak ingin warga Jakarta karena kebijakan PBB-nya maka seakan pelan-pelan terusir dari tanahnya sendiri. karena tidak mampu membayar PBB. Kita tidak ingin warga Jakarta terusir,” ujarnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Mangga Dua Selatan (Madusela), Sawah Besar, Jakarta Pusat, kemarin.
Sumber: kba
