BeritakanID.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak usulan agar Perwira Aktif TNI bisa masuk dalam lembaga pemerintahan.
“Ada yang bertanya soal perwira aktif TNI/Polri dapat bertugas di kementerian atau lembaga. Bagaimana sikap pemerintah?,” tulis Jokowi, Kamis, (11/8/2022).
Menurutnya, hal itu belum mendesak. Sehingga dirasa belum perlu.
“Saya lihat kebutuhannya saya lihat belum mendesak,” ucapnya dalam video yang diunggah.
“Ya kebutuhannya, sudah saya jawab. Kebutuhannya kan saya lihat belum mendesak,” ulang dia tegas.
Sementara itu, Pegiat Media Sosial Nicho Silalahi mengaku lebih percaya omongan Luhut Panjaitan daripada Jokowi.
Baca Juga
- Viral Gus Miftah Berkata Kasar ke Penjual Es Teh saat Pengajian, Padahal "Digaji Rakyat" Rp18 Juta per Bulan
- Aipda Robig Tembak Siswa SMK, Kronologi Versi Kapolres dan Propam Berbeda di RDP dengan Komisi III DPR
- Ketahuan Bohong, Aipda Robig Tembak Mati Siswa SMK Bukan karena Tawuran tapi Kesal Dipepet
“Aku lebih percaya omongan Luhut yang terjadi ketimbang Jokowi loh bang, kan cuma Luhut yang bisa mengintervensi ocehan Jokowi,” tuturnya dalam akun sosial medianya.
Dia mengaku percaya jika Jokowi berani memecat Luhut, tapi menurutnya itu tidak akan dilakukan.
“Tapi kalau Jokowi Berani Pecat Luhut Baru Deh Aku Percaya Ocehannya, Tapi Aku Sangat Yakin Jokowi Ga Punya Nyali Pecat Luhut. 🤪😁😂🤣,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan Undang-undang TNI direvisi agar bisa masuk di lembaga pemerintah.
Hal ini diusulkan demi efisiensi. Apalagi kata dia, Polri sudah bisa dimana-mana, beda dengan TNI.
Sumber: fajar
