BeritakanID.com - Pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu, 7 September 2022 lalu, terkait pelaksanaan Formula E terus menuai sorotan.
Publik tidak begitu saja percaya terhadap penegasan pimpinan lembaga anti korupsi tersebut bahwa pemeriksaan orang nomor satu di Ibu Kota itu hanya untuk kepentingan penegakan hukum, tak ada kaitan dengan politik.
“Saya tidak percaya bahwa tidak ada kepentingan politik di KPK terkait pemanggilan Anies Baswedan,” jelas anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, dikutip dari akun Twitter-nya @Emtezet, Sabtu, 10 September 2022.
Legislator DKI ini menegaskan itu menanggapi pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri bahwa pihaknya tidak memiliki motif atau kepentingan politik terkait pemeriksaan Anies tersebut.
“Tidak ada kepentingan lain kecuali dalam rangka penegakan hukum dan ingat, lembaga KPK semua peristiwa di sini adalah peristiwa hukum,” kata Firli saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 8 September 2022.
Zoelkifli menilai ada kepentingan politik di balik pemeriksaan Anies ini karena lembaga anti rasuah tersebut tidak memperlakukan berbagai event olahraga lainnya seperti Formula E.
“Mengapa event lain, seperti: MotoGP, Para Asian Games, PON, Asian Games, tidak diperiksa juga oleh KPK sebagaimana Formula E?” katanya mempertanyakan.
KPK seharusnya juga menelisik perhelatan MotoGP Mandalika 2022 yang digelar Maret lalu dan berbagai event olahraga lainnya mengemuka karena salah satu alasan KPK menyelidiki Formula E itu adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan Formula E pada 4 Juni 2022 lalu itu meraup untung atau tidak, seperti disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya.
“Kan sudah terlaksana, kami ingin tahu juga bagaimana pelaksanaannya apakah kemarin itu mendapatkan keuntungan atau tidak. Karena kalau tujuannya bisnis kan pasti pertimbangannya nanti mendapatkan keuntungan, banyak wisatawan yang datang menginap, menumbuhkan ekonomi. Itu yang perlu kami klarifikasi bagaimana penganggarannya,” jelas Alex.
Sebelumnya, sejumlah tokoh juga menyampaikan hal senada. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter F. Gontha, misalnya mengaku mendukung KPK mengusut ajang balap mobil listrik tersebut untuk mengetahui apakah event tersebut mendapat untung atau buntung.
Namun, pengusaha nasional ini mengingatkan, KPK juga harus memperlakukan sama terhadap berbagai event olahraga lainnya yang digelar dan didukung Pemerintah, termasuk gelaran MotoGP Mandalika 2022 pada Maret lalu.
“Betul sekali, perlu diperjelas, seperti halnya : MOTOGP – ASIAN GAMES – ASIAN PARA GAMES. Semua harus transparan uang rakyat! Maju Indonesia MERDEKA,” tulisnya di akun Twitter @PeterGontha.
Sumber: kba