BeritakanID.com - Gelombang penolakan kenaikan harga bahan bakar (BBM) terus berlangsung. Kali ini unjuk rasa FKUIB (Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu) yang mendatangi gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (7/9/2022).
Unjuk rasa FKUB yang merupakan puluhan massa berkumpul di depan Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda No.25, RT.01/RW.06, Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor.
Dari pantauan pojoksatu.id depan gedung DPRD Kota Bogor, puluhan massa unjuk rasa FKUIB mulai berdatangan sejak pukul 08:00 WIB.
Berselang satu jam, unjuk rasa FKUIB dari arah makam Pahlawan, Dreded datang menggunakan sepeda motor dan membawa atribut bendera Islam, dan spanduk bertuliskan “Rakyat menolak kenaikan harga BBM, tidak mau dikhianati, dizhalimi dan dibohongi, campakkan demokrasi, terapkan syariah”.
Datangnya massa FKUIB, pihak kepolisian, TNI dan Dishub Kota Bogor pun mulai merapatkan barisan guna melakukan penjagaan terhadap aksi unjuk rasa.
Tampak juga polisi tetap mengatur arus lalu lintas selama demo berlangsung di depan gedung DPRD Kota Bogor.
Kordinator lapangan unjuk rasa FKUIB, Sutono mengatakan, menolak dengan tegas kenaikan harga BBM di tengah beban rakyat yang semakin dan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan.
“Kebijakan dzolim ini dipastikan berat akibat pandemi covid-19, naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok, angka pengangguran akibat PHK dan meningkatkan angka kemiskinan,” kata Sutono dalam orasinya.
Baca Juga
Sutono juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyat banyak, mengingat harga BBM dinaikkan justru di saat harga minyak dunia sedang turun.
“Unjuk rasa FKUIB menuntut pemerintah melakukan penghematan pada anggaran belanja negara dengan menghentikan proyek Ibu Kota Negara yang belum mendesak dilakukan bukan dengan menaikan harga BBM yang akan berpengaruh langsung pada ekonomi rakyat kecil,” ucapnya.
Sutono juga menyampaikan, unjuk rasa FKUIB menuntut pemerintah untuk menghentikan segala bentuk liberalisasi di sektor Migas serta melakukan penyehatan BUMN-BUMN strategis khususnya PT. Pertamina, agar tidak dijadikan sebagai sapi perah oleh para pejabat korup maupun partai politik dan oligarki.
“Dan kami menuntut juga pemerintah untuk menghentikan penerapan ideologi kapitalisme liberal, karena ideologi ini telah menjadikan pengurusan hajat hidup rakyat termasuk di dalamnya masalah BBM diserahkan kepada swasta bahkan asing melalui mekasime pasar bebas,” jelasnya.
Kendati demikian, dirinya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat agar menjadikan Islam sebagai solusi terhadap berbagai persoalan yang mendera bangsa, termasuk dalam masalah pengaturan BBM.
Dalam tinjauan Islam, kata Sutono, BBM adalah salah satu sumber daya alam milik umum dan semua masyarakat membutuhkannya. Dengan demikian, Islam melarang pengelolaannya diserahkan kepada swasta ataupun asing.
“Nabi SAW bersabda “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara , yaitu padang rumput, air, dan api. ” (HR Abu Dawud dan Ahmad),” koordinator lapangan unjuk rasa FKUIB itu.
Sumber: pojoksatu
