BeritakanID.com - Anies Baswedan akhirnya buka suara perihal tuduhan kalau dirinya membayar pasukan untuk bertempur di media sosial alias buzzer.
Melalui saluran YouTube Refly Harun, Anies Baswedan menegaskan selama ini tidak pernah memanfaatkan jasa seorang buzzer dalam melakukan kegiatan politiknya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mempersilahkan masyarakat untuk mencari tahu tentang apakah dirinya berkata jujur terkait hal ini.
“Saya menjawab dengan rekam jejak, jawab besok belum tentu, yang sudah saja. Apakah selama saya bertugas menggunakan buzzer? Apakah menggunakan pasukan berbayar untuk bertempur di sosial media? Enggak. Boleh dicek,” ujar Anies Baswedan, dikutip dari saluran YouTube Refly Harun, Kamis 1 Desember 2022.
“Saya tidak menggunakan (buzzer), kemarin, otomatis bisa diprediksi besok juga enggak pakai. Gitu kira-kira,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Anies Baswedan menjelaskan selama menjadi pengguna media sosial, mantan Menteri Pendidikan ini selalu berusaha untuk menyebarkan berita yang positif dan terjamin kebenarannya.
“Tapi kalau kita menyampaikan kabar tadi, mesin pencetak fakta-fakta tidak benar, itu merendahkan audiens kita, nah penghargaan itu lah yang ingin kita jaga,” katanya.
Anies Baswedan menekankan kalau dirinya adalah tipe orang yang tidak memperdulikan apa kata pengguna media sosial terkait dirinya.
Baginya, hanya pendapat sejarawan yang dianggap penting dan bernilai.
Baca Juga
“Apa yang disampaikan di media sosial hari ini itu 2-3 minggu lagi akan lewat kok. Di sosial media kita bisa dipuji-puji setinggi langit, sekarang. Besok bisa dicaci-maki luar biasa. Tetapi para sejarawan akan menilai kita dengan data yang lengkap. Mereka akan menulis dengan informasi yang lengkap,” tuturnya.
Selain membahas soal buzzer, Anies Baswedan turut menjawab pertanyaan mengenai kelanjutan nasib pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) apabila ia berhasil menjadi Presiden RI berikutnya.
Menurut Anies Baswedan, perihal kelanjutan pembangunan IKN, dirinya akan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia.
“Jadi sederhanya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Saya sederhana saja hari ini, selama itu ada aturan perundangan-nya. Siapapun pejabat negara harus melaksanakan, jadi tidak bisa selera kita, keputusan itu harus dihormati,” ucapnya.
Anies Baswedan berpendapat ada kesamaan antara hal ini dengan seseorang yang hendak mendaki gunung.
Pendaki gunung akan beristirahat di tempat tertentu sambil memikirkan kemana kakinya akan melangkah.
“Jadi ketika setiap etape selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, dikoreksi dan dihentikan, dan hal baru yang dibawa,” ungkapnya.
Sumber: terkini
