Kisruh Tambang Wadas, Warga: Bukan soal Nominal Ganti Rugi tapi Keselamatan Jiwa

Kisruh Tambang Wadas, Warga: Bukan soal Nominal Ganti Rugi tapi Keselamatan Jiwa

BeritakanID.com - Warga yang masih konsisten menolak tambang di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, bukan persoalan nominal ganti rugi. Harga tanah sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) Rp213.000 per meter persegi.

“Kita tidak membicarakan besaran uang ganti rugi pembebasan lahan warga, tapi keselamatan jiwa,” kata warga Wadas, Talabudin saat ditemui KBA News di Sanggar Desa Wadas, Selasa, 9 Mei 2023.

Talabudin merupakan anggota Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa), sebuah wadah pergerakan warga yang masih kekeuh menolak tambang di desanya. Saat ini masih sekitar 70 kepala keluarga (KK) yang tidak mau melepaskan tanahnya untuk PSN (proyek strategi nasional) ini.

Dia mencontohkan, di Dusun Karangkrajan, semua pemukiman di lereng perbukitan. Sementara lokasi tambang berada di atas rumah-rumah warga. “Jika bagian atas rumahnya ditambang, bagaimana jika terjadi longsor atau banjir? Bagaimana keselamatan jiwa warga yang rumahnya di bawah lokasi tambang,” ujarnya bernada tanya.

Menurut dia, ada lokasi dengan rumah warga yang masuk dalam penentuan lokasi atau (penlok) yang akan dibebaskan untuk ditambang. Dari pemrakarsa, jarak terdekat yang bakal ditambang 200 meter dari rumah. “Itu versi BBWS tapi kami tegas menolak,” ungkapnya.

Belum lagi nanti ketika penambangan batuan andesit secara masif dengan cara blasting atau dihancurkan dengan diledakkan. Belajar pengalaman blasting di Desa Guntur, lokasi untuk proyek Bendungan Bener, saat blasting pecahan batu ke mana-mana. “Jangankan 200 meter, 700 meter bisa kena pecahan batu,” ungkapnya.
“Saat diledakkan bagaimana kalau pecahan batu mengenai orang atau rumah warga. Pengalaman di Desa Guntur, rumah yang bagian atas saja kena, apalagi di bawahnya,” jelas Talabudin.

Warga yang tetap menolak tambang sudah berkali-kali meminta kejelasan tentang keselamatan jiwa ini kepada pemerintah. Lagi-lagi tidak ada tanggapan yang baik.

“Faktor keselamatan itu mengadunya ke siapa? Warga kan terancam bahaya. Pemerintah tidak bisa menjawab, jika mengadu pasti juga dilempar-lempar ke sana kemari seperti bola pingpong. Itu pasti,” paparnya.

Terkait hal itu, warga masih konsisten menolak tambang. Sebagian warga Wadas sudah ada yang terpaksa menjual lahan karena intimidasi dan represivitas negara.

Hingga kini data dari 100 persen lahan di Desa Wadas yang akan ditambang, sekitar 30 persen masih menolak atau kontra. Totalnya masih 130 bidang milik 70 kepala keluarga. “Sekali lagi, ini bukan soal uang. Kalau soal uang, kami sudah melepaskan dari dulu. Tapi ini soal keselamatan jiwa kami,” kata Talabudin.

Sumber: kba

TUTUP
TUTUP