BeritakanID.com - Kalangan investor asing masih pesimistis tentang proyek ambisius Presiden Indonesia Joko Widodo terkait megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang baru, yakni IKN Nusantara.
Bahkan, Pemerintah Tiongkok yang diklaim sebagai investor terbesar bahkan kerap dikunjungi Joko Widodo, belum memastikan diri untuk berinvestasi di IKN, yang membutuhkan dana total sekitar 466 triliun rupiah atau sekitar 32 miliar dolar AS.
Masalahnya, walaupun semua warga negara Tiongkok, apa pun profesinya harus total tegak lurus kepada garis partai, yakni Partai Komunis China lewat pemerintahnya, toh kalangan pengusaha China sendiri ragu untuk sepakat dengan Pemerintahan Presiden Xi Jin Ping.
Demikian dirangkum KBA News dari sejumlah media asing dan wawancara dengan Guru Besar Nanyang Technological University, Singapura, Sulfikar Amir, PhD, yang juga Dewan Pakar dan Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sulfikar Amir, PhD di Jakarta, Jumat, 23 Desember 2023.
Diwawancara usai Nonton Bareng Debat Cawapres, Sulfikar menyatakan, proyek yang 20 persen dananya dibiayai Indonesia baik lewat pemerintah dan swasta ini, masih akan membutuhkan 80 persen pembiayaan dari investasi asing dari total dana sekitar 466 triliun rupiah atau sekitar 32 miliar dolar AS.
Kendati begitu, Tiongkok alias China, yang diharapkan menjadi investor utama, mulai ragu untuk berinvestasi di IKN. Karena itu, IKN yang juga dipromosikan oleh putra Joko Widodo yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Cawapres tersebut, dinilai percuma untuk menarik hati rakyat apalagi untuk memilihnya bersama Capres Prabowo Subianto.
Masalahnya, megaproyek berdana sangat besar tersebut, sangat ironis dengan fakta banyaknya orang Indonesia yang masih dalam kondisi sulit.
Sementara itu, upaya mempromosikan IKN juga gencar dilakukan oleh Kantor Berita Pemerintah China, Xin Hua. Dilansir dari edisinya, Senin, 20 Maret 2023, Xin Hua memberitakan, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program insentif untuk menarik investor terkait pengembangan IKN Nusantara.
Menurut Kepala Otoritas Nusantara Bambang Susantono, dilansir Xin Hua, mereka yang berinvestasi minimal 10 miliar rupiah atau sekitar 647.000 dolar AS di beberapa sektor, akan bebas pajak perusahaan selama 10-30 tahun.
Infrastruktur dan pelayanan publik menjadi sektor yang mendapat tax holiday paling lama, yakni hingga tahun 2035. Sementara bagi pelaku usaha asing yang merelokasi kantor pusatnya ke Nusantara dan pusat keuangan di wilayah tersebut, akan diberikan potongan pajak. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif berupa izin penggunaan lahan dengan jangka waktu 95 tahun bagi investor.
Peraturan yang ditandatangani Joko Widodo pekan lalu ini memberikan izin penggunaan lahan kepada investor selama 95 tahun dalam satu siklus. Izin tersebut juga dapat diperpanjang pada siklus kedua untuk 95 tahun berikutnya. Totalnya, investor bisa memegang izin tersebut hingga 190 tahun, jenis izin yang baru-baru ini menimbulkan bentrok berdarah antara aparat kepolisian dengan masyarakat adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah.
Sementara itu, media internasional Legal Business Online, edisi 27 November 2023, menulis tentang pesimisnya investasi asing ke IKN Nusantara.
Disebutkan, Joko Widodo mulai melakukan pembangunan beberapa proyek mulai dari bandara, jalan tol dan rumah sakit hingga hotel di IKN pada 1 November 2023.
Tapi, rencana tersebut hampir seluruhnya bergantung pada investasi swasta Indonesia sendiri dan presiden penggantinya terkait komitmen untuk mendanainya sekalipun hanya 20 persen dari total dana proyek IKN Nusantara.
Ditulis, di sinilah letak masalahnya. Meskipun Indonesia terus melakukan relokasi ibu kota yang ambisius dengan tujuan meresmikan kota tersebut tahun depan, keseimbangan antara prospek yang menjanjikan serta kepastian peraturan dan keuangan, masih menjadi perhatian penting di mata investor global.
Pemerintah Indonesia telah menawarkan insentif yang kuat kepada calon investor, namun gagal memberikan rasa aman, terutama seputar implementasinya.
Sumber: kba
