BeritakanID.com - Dalam acara Resolusi Indonesia di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Jumat malam, 5 Januari 2024, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjelaskan salah satu programnya yang tidak terlaksana selama menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
Yaitu, menjual saham milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk senilai Rp 1,2 triliun.
“Kami waktu itu di Jakarta berencana menjual saham milik DKI yang ada di perusahaan bir. Kenapa? Karena menurut pandangan kami, negara itu kalau punya perusahaan, maka perusahaan yang punya fungsi pembangunan,” jelasnya dalam acara yang disiarkan kanal YouTube Narasi TV.
“Perusahaan (negara untuk) bangun jalan, perusahaan bangun waduk, perusahaan bangun rumah. Tapi kalau perusahaan membuat bir, di mana unsur pembangunannya. Sementara uangnya di situ nilainya lebih dari 1 triliun. Jadi kami berencana dijual lalu dipakai untuk yang lain,” sambungnya.
Namun, dia mengakui program tersebut tidak terlaksana. Karena tidak mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta.
“Nah janji itu kita laksanakan, kita coba, kita semua proses. Tapi berhenti, enggak bisa laksanakan. Kenapa enggak bisa jalan? Karena Ketua DPRD-nya dan pimpinan DPRD selalu ngeblok. Kebetulan partai pendukung kita jumlahnya kurang. Sehingga kalah di dalam proses itu,” paparnya.
Karena itu dia berharap pada Pemilu 2024 ini, partai-partai pendukungnya menang, termasuk di Jakarta. Sehingga saham milik Pemprov yang ada di perusahaan bir tersebut bisa dialihkan ke perusahaan yang benar-benar bertujuan untuk pembangunan.
“Mudah-mudahan pemilu besok terjadi perubahan, mudah-mudahan nanti kita bisa jual saham itu di Jakarta,” tandasnya.
Dia menjelaskan soal program yang tidak terealisasi ini menjawab pertanyaan seorang penanya, apa tanggung jawab Anies kalau janji-janji kampanye pada Pilpres 2024 ini tidak terlaksana.
Menjawab pertanyaan tersebut, Anies memastikan komit untuk melaksanakan semua janji-janji tersebut. Dan kalau ada janji yang tidak tercapai, dia akan sampaikan ke masyarakat seperti dalam kasus saham bir tersebut.
“Kalau kita mengerjakan, lalu ketemu kendala-kendala, dan tidak bisa terlaksana, kami lapor sama rakyat. Lapor,” ucapnya.
Terkait pelepasan saham milik Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk ini, Ketua DPRD DKI Jakarta dari PDIP Prasetio Edi Marsudi paling kencang menolak. Bahkan dia mempertanyakan alasan Pemprov era Anies yang bersikeras melepas kepemilikan saham di perusahaan bir tersebut.
Pras, sapaan akrabnya, menuturkan kepemilikan saham di PT Delta memiliki sejarah panjang sejak era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Salah satu alasan tujuannya untuk mengontrol peredaran minuman keras di tengah masyarakat Ibu Kota.
“Nah di PT Delta, pemerintah masuk untuk mengukur masyarakat sampai ke tingkat RT/RW, minumnya itu sejauh mana sih. Kan kalau kita enggak tahu sama sekali kan bahaya ini. Liar,” kata Pras beberapa waktu sebelumnya.
Sumber: kbanews
