BeritakanID.com - DPR didorong untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pilpres 2024 yang akan mengungkap berbagai kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Keberadaan Pansus Hak Angket Pilpres 2024 ini dianggap akan bisa mengkanalisasi kemarahan masyarakat saat ini sehingga tidak berujung destruktif.
“Dan kalau kemudian (pembentukan pansus) ini dilakukan Ustadz, satu hal yang menurut saya jelas adalah, kita membuat kanal atau saluran untuk orang-orang yang marah. Sehingga kemarahan itu tidak tumpah di jalanan, sehingga kemarahan itu tidak menjadi kegiatan pengrusakan, sehingga kemarahan itu kemudian berproses menjadi perlawanan,” jelas pengamat politik senior Eep Saefulloh Fatah, dikutip dari kanal YouTube @Bachtiar Nasir.
Berbicara dalam program King Maker bertema “Lawan Kecurangan, Pemilu 2 Putaran” di AQL Islamic Center, Jalan Tebet Utara, Jakarta Selatan dengan dipandu pendiri AQL Islamic Center Ustadz Bachtiar Nasir dan dihadiri ratusan jamaah pada Kamis malam kemarin ini, Eep mengungkapkan kesalahan rakyat, warga negara, atau umat selama ini sering kali lebih senang marah dibanding melawan. Padahal marah itu bersifat jangka pendek, tidak punya agenda, dan mudah untuk dikalahkan.
“Dan orang marah bisa diselesaikan dengan hadiah permukaan yang sesaat. Anak kecil marah, kita kasih permen selesai. Orang marah dikasih duit, selesai. Tetapi orang melawan enggak bisa,” tegasnya.
“Nah, jadi kemarahan orang dikanalisasi menjadi perlawanan. Kemudian potensi pengrusakan dan konflik kita perkecil, kita kasih saluran, akhirnya konflik itu jadi ekspesi cinta orang pada tanah airnya. Ini menurut saya lebih lebih bermartabat buat bangsa ini,” ucapnya.
Karena lewat Pansus Hak Angket Pilpres 2024 nanti, sambung CEO Polmark Indonesia ini, semua pejabat yang diduga terkait berbagai kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 ini akan dipanggil untuk dimintai keterangan bahkan pertanggungungjawaban. Termasuk Presiden Jokowi.
“Bayangkan kalau Pansus itu kemudian dibentuk segera bekerja. Kita akan menjadi bagian dari sejarah yang sangat penting. Tidak boleh ada presiden, sehebat apa pun dia menurut pendukungnya, setinggi apa pun tingkat kepuasan orang sama dia katanya, tidak boleh dia dibiarkan melakukan banyak perusakan terhadap bangsa ini tanpa kita buka semua itu. Sehingga semua presiden setelahnya tidak boleh lagi melakukan kesalahan yang serupa,” tegasnya.
Karena itu, keberadaan Pansus Hak Angket ini menjadi momentum bagi rakyat untuk melakukan perlawanan mengawal secara serius, tidak hanya sekadar marah. Agar perlawanan itu berhasil, Doktor Ilmu Politik jebolan The Ohio State University, Amerika Serikat ini ini mendorong rakyat untuk membuat barisan, tak cukup hanya berkurumun.
“Sering kali orang melawan itu kalah. Salah satu sebab kekalahan orang yang melawan adalah ketika mereka tidak membuat barisan. Jadi yang terpenting buat kita adalah mari saling hormat pada posisi dan peran masing-masing. Dalam proses kerja perlawanan besar ini tidak ada superhero, tidak ada pahlawan besar yang jasanya begitu besar dia ada paling depan. Tidak ada,” tegasnya.
“Semua orang punya sumbangannya masing-masing, bahkan setiap orang, yang berdoa di rumahnya dengan senyap. Jadi rasa hormat di antara satu dengan yang lain, menurut saya itulah yang akan membuat semua orang gampang untuk berbaris,” ungkapnya.
Dia kembali menekankan orang yang berkerumun, sebesar apa pun jumlahnya bahkan hingga sampai memenuhi sebuah stadion sekalipun akan mudah dikalahkan. Karena orang berkurumun tidak memiliki agenda bersama dan tidak saling terikat antarsesama.
“Tetapi sedikit orang, ketika dia bersiap dengan barisan, saya kira itu lebih menakutkan buat orang seperti Jokowi. Jangan-jangan di kepala Pak Jokowi itu adalah, ‘Ah itu orang biasa berkerumun tuh, biarin saja mereka teriak-teriak sebanyak itu. Kerumunan kayak gitu mah gampang cincai bisa saya selesaikan.’ Mari kita buktikan Jokowi salah kali ini,” ucapnya.
“Jokowi salah tentang kita bahwa dia meremehkan kita, bahwa dia menganggap kita tidak bisa berbaris, bahwa dia menganggap kita marah padahal kita melawan. Menurut saya ini penting untuk diingatkan. Dan peringatan ini, terutama untuk diri saya sendiri itu berlaku, tidak hanya untuk Pemilu 2024,” tambahnya.
Karena, gerakan ini harus terus belanjut terlepas pasangan calon mana yang menang Pilpres 2024 berdasarkan keputusan politik dan hukum yang resmi. Gerakan ini berlanjut untuk mengawal pemerintahan yang akan datang, termasuk kalau Anies-Muhaimin atau Ganjar-Mahfud yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024.
“Tugas kita adalah terjaga supaya ketika yang bersangkutan khilaf di ujung kekuasaannya, nanti kita enggak semendadak sekarang melawannya. Ini kan perlawanan dadakan. Kan kita diprank sembilan tahun kan, terus kemudian tiba-tiba kita harus melawan dengan kekuatan penuh karena dia (Jokowi) keluarkan semua kekuatannya,” tukasnya.
Makanya, gerakan perlawanan ini bukan karena dendam kepada Jokowi, bukan untuk melakukan subversi, tetapi sebagai ungkapan cinta kepada bangsa dan negara. “Target dari pertemuan kita malam ini adalah kita olah rasa dendam itu, kita timbun dengan rasa cinta tanah air, dan ekspresinya adalah perlawanan yang tidak berhenti untuk Jokowi,” pungkasnya.
Sumber: kbanews