BeritakanID.com - Harga beras di berbagai daerah melejit tinggi. Padahal menjelang pemungutan suara Pemilu 14 Februari 2024, pemerintah pusat menggelontorkan beras dalam program bantuan sosial (bansos) dengan anggaran triliunan rupiah. Kondisi ini dipandang agak kontradiktif dari hukum pasar.
Menurut dosen Fakultas Ekonomi Bisnis sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah, Dr. Suprapto, dengan adanya bansos berupa beras dan uang menjelang Pemilu 2024 semestinya secara logika harga beras akan menjadi turun.
Bila tidak terjadi penurunan harga, tambahnya, paling tidak normal dengan standar harga paling tinggi Rp 14.000 per kilogram. Tetapi kenyataannya, di pasaran justru harga beras melonjak tinggi di atas harga eceran.
Secara global, sambung Dr. Suprapto, kondisi ini merupakan dampak dari krisis pangan dunia. Di mana, hal tersebut sudah dirasakan di beberapa negara. Seperti Inggris dan Jepang. Dan tidak mustahil juga terjadi di kawasan Asia Tenggara.
Dikatakannya, kondisi sosial politik pasca Pemilu 14 Februari 2024 di Tanah Air saat ini masih belum stabil. Sangat beralasan jika hal ini juga akan berdampak pada bidang ekonomi atau perdagangan.
“Baru saja tadi mendengar obrolan teman-teman di kantor dengan seorang penjual jajanan keliling. Ditanya berapa harga beras sekarang, penjual tadi menjawab Rp 19.000 per kilogram dengan nada kecewa dan geram,” ungkap Dr. Suprapto kepada KBA News di Kota Solo, Rabu, 21 Februari 2024.
Menurut hukum ekonomi pasar, lanjutnya, di mana barang melimpah, maka harga barang akan menjadi turun. Dan bilamana barang langka maka harga akan menjadi naik atau melejit.
“Bila dikorelasikan dengan teori ini, kenapa harga beras tinggi, dikarenakan barang tersebut sedikit tersedia di pasaran. Teori ini juga sering disebut sebagai hukum pasar. Pertanyaannya, kemarin belum lama pemerintah pusat menggelontorkan bansos beras dan uang, tapi kenapa ini harga beras mahal?. Ini jelas kontradiktif,” ucapnya.
Sumber: kbanews
