BeritakanID.com - Aliansi mahasiswa Bekasi - Karawang menggelar aksi demonstrasi di Jalan Cut Meutia, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Selasa (6/2/2024). Mereka mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tak netral dalam Pemilu 2024
Sejumlah mahasiswa itu menyayangkan sikap Jokowi yang kini dinilai terlalu berpihak pada salah satu paslon di Pilpres 2024.
Pantauan SuaraBekaci.id di lokasi, massa aksi membawa spanduk bertuliskan ‘Kembalikan Demokrasi, Demokrasi X Oligarki’ dan ‘Jokowi Mencederai Demokrasi’. Mereka juga membagikan sebuah pamflet bertuliskan ‘Lima Dosa Politik Jokowi’ kepada pengendara.
Di pamflet tersebut dijabarkan lima dosa politik Jokowi, pertama mendukung capres penculik Aktivis 98 dan pelanggar HAM. Kedua, membangun politik dinasti.
Selajutnya, menghidupkan Neo Orde Baru, keempat pelemahan pemberantasan korupsi dan terakhir, abai kesejahteraan rakyat.
Hampir seluruh jalan Cut Meutia menuju Rawalumbu ditutup. Mereka membakar ban, sejumlah kertas bergambar Jokowi ikut dibakar. Suasana jalan nampak macet akibat aksi tersebut.
"Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini Selasa 6 Februari 2024, Aliansi mahasiswa Bekasi-Karawang menyikapi ketidaknetralitasan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," kata perwakilan mahasiswa dari Universitas Singaperbangsa Karawang, Syahran.
Syahran mengatakan, pihaknya menuntut Jokowi untuk mengembalikan demokrasi Indonesia seperti sedia kala.
"Untuk itu Aliansi Bakar mengingatkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera kembali kepada koridor demokrasi yang sehat sesuai amanat UUD," tuntutnya.
Adapun, mahasiswa yang terlibat dalam dalam aksi tersebut di antaranya mahasiswa dari Unisma Bekasi, Unsika, Pelita Bangsa, Bani Saleh, dan Mitra Pratama.
Akademisi Kritik Keras Jokowi
Gelombang gerakan akademisi mengkritik Presiden Joko Widodo jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024 semkain besar. Terbaru, di Jawa Barat, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung keluarkan petisi Bumi Siliwangi.
Ada lima poin penting yang disampaikan oleh civitas akademika UPI Bandung, terutama soal cawe-cawe dan abuse of power pemerintah di Pemilu 2024.
Pada poin pertama, civitas akademi UPI Bandung mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut pernyataannya yang berpihak dan terlibat dalam kampanye Pilpres 2024.
Menurut Guru Besar Ilmu Politik UPI Cecep Darmawan, petisi ini dibuat dan dibacakan ke ruang publik sebagai sikap peduli UPI melihat kondisi bangsa dan negara jelang Pemilu 2024.
Menurut Cecep, terjadi banyak pelanggaran etika di kontentasi Pemilu dan Pilpres 2024. Hal ini menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan hari ini.
"Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), penggunaan fasilitas negara dan politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu, menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan," jelasnya.
Civitas akademika UPI Bandung sangat menyayangkan sikap Jokowi yang tidak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan yang semestinya bersikap dan bertindak sebagai negarawan, teladan, dan role model, serta pengayom bagi seluruh elemen, masyarakat, bangsa, dan negara.
Cecep menjelaskan bahwa apa yang ditunjukkan Presiden Jokowi sangat tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara.
"Artinya, tiga prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin ialah di depan memberi teladan, di tengah membangun ide atau gagasan, dan di belakang memberikan dorongan," jelas Cecep.
Sumber: suara
