"Kalau pemerintah, penguasa hari ini tidak memperhatikan suara suara kritik, masukan, dari publik, dari sivitas akademica, dari kampus, serta mahasiswa mungkin bisa terjadi lagi," kata dia saat berbincang di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Senin 5 Februari 2024.
Dalam beberapa hari terakhir, berbagai civitas academica di Indonesia menyatakan sikap dan kekecewaan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dianggap tidak netral. Menurut Yati, pemerintah harus menganggap serius sikap kelompok akademikus ini.
Yati menilai semua suara dari kampus seakan tidak dianggap serius oleh pemerintah. Ia mencontohkan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang hanya meresponsnya dengan menyatakan kritik-kritik ini bagian dari hak demokrasi.
“Tidak ada penjelasan yang tegas. Lalu bagaimana mereka menindaklanjuti pandangan atau kritik dari masyatakat luas," ujarnya.
Yati mengkritik pula tudingan yang menyebut pergerakan berbagai civitas academica ini sebagai dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden. "Inget ini elemennya bukan hanya mahasiswa, tapi ada guru besar, kampus dan masyarakat harusnya pemerintah tidak langsung menyebut ini adalah partisan," ujarnya.
Ia mengklaim pergerakan yang dilakukan kampus-kampus berlandaskan moral dan kondisi bangsa saat ini. "Ini harus dilihat sebagai sebuah aktivitas gerakan murni yang lahir dari landasan moral, landasan etik yang dilandasi kecintaan pada bangsa ini agar situasi situasi kekerasan dan chaos serta tragedi 98 tidak terulang lagi," kata dia.
Jika tetap tidak didengar, Yati percaya para mahasiswa dan sivitas akademica serta masyarakat akan terus bergerak. "Kami akan menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak diam terhadap situasi saat ini karena yang kami suarakan adalah kepentingan masyarakat kedepan dan negeri," ujarnya.
Sumber: tempo
