BeritakanID.com - Meskipun hak angket semakin serius digulirkan namun belum tentu juga di ujung akhirnya dapat terlaksana dengan baik. Bisa jadi di pucuk pimpinan koalisi partai politik (parpol) dari capres 01 dan 03 pada akhirnya menerima pembagian “kue” kekuasaan yang ditawarkan Presiden Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan mahasiswa jurusan politik Universitas Indonesia (UI) Robi Al Ghafari, kepada KBA News, Jumat 23 Januari 2024, menanggapi bergulirnya hak angket yang sudah semakin serius siap digulirkan di DPR RI.
“Saya khawatir hak angket malah bubar di tengah jalan karena terjadi bancakan bagi-bagi kue kekuasaan yang ditawarkan Presiden Jokowi. Hak angket bisa gagal tanpa dukungan moral dari kekuatan rakyat (people power). Tanpa dukungan dari rakyat sulit rasanya berhasil memakzulkan Presiden Jokowi.”
Menurutnya strategi yang dimainkan Jokowi dengan menggoda membagi-bagikan kue kekuasaan kepada lawan politiknya sangat jitu. Secara psikologis, Jokowi sudah paham betul karakter politisi di Indonesia yang ujung-ujungnya bisa berdamai dengan diberikan kursi empuk untuk berkuasa.
“Targetnya partai politik kan, ya menduduki kekuasaan beda dengan rakyat yang akan melawan penguasa tirani dan korup. Rakyat kalau bersatu turun ke jalan bisa menumbangkan penguasa. Kalau parpol tetap saja ada deal-deal politik yang menguntungkan.”
Lebih lanjut, dia mengatakan tragedi turunnya mantan Presiden Soeharto 1998, saat itu tidak akan berhasil tanpa dukungan rakyat. Tanpa adanya people power, tanpa adanya kekuatan rakyat sulit menumbangkan Soeharto yang kala itu yang sangat kuat.Tetapi namanya kezaliman pasti akan berakhir dengan cara seperti apa pasti akan tumbang.
Robi berharap PDI Perjuangan dan PPP, tidak terpengaruh iming-iming yang ditawarkan mantan Wali Kota Solo itu mengajak berdamai dengan membagi kue kekuasaan. Begitu juga dengan partai pengusung capres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yakni Partai NasDem, PKS dan PKB semua tetap solid dengan tujuan utama memakzulkan presiden.
Dia memberikan contoh, Partai Demokrat yang sembilan tahun menjadi partai oposisi pada akhirnya bersedia menyerahkan diri menerima tawaran dengan dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN dua hari lalu, meski hanya enam bulan magang tapi bisa saja diperpanjang setelah Prabowo-Gibran dilantik jadi presiden dan wakil presiden.
“Segala kemungkinan bisa saja terjadi namanya juga politik siapa yang tidak mau duduk di kursi empuk kekuasaan? Saya berharap partai pendukung 01 dan 03 memiliki keteguhan berjuang bersama rakyat, tidak goyah meski di iming-iming jabatan oleh Jokowi.”
“Nah, kita lihat saja seperti apa nantinya apakah parpol pengusung akan menerima tawaran jabatan menggiurkan atau menolak. Di sini menjadi bukti pembelajaran bagi rakyat jangan percaya pada partai politik yang mudah disogok dengan kekuasaan artinya mereka orang-orang yang tidak amanah,” sambungnya.
Untuk informasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka kemungkinan akan mengundang ketua umum (ketum) partai politik (parpol) lain, setelah sebelumnya bertemu Ketum Partai NasDem, Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu 18 Februari 2024.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media apakah akan mengundang petinggi PKB dan PDIP. Namun, Jokowi tak menyebut kapan akan bertemu dengan para tokoh-tokoh politik lain.
“Semua diundang,” kata Jokowi kepada wartawan di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 20 Februari 2024.
Jokowi menambahkan, dirinya akan berperan sebagai jembatan. Dia berharap, jembatan tersebut akan berfungsi sebagai penghubung urusan kepartaian dan perpolitikan.
“Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya, urusan politik itu urusan partai,” tegas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan, pertemuan dengan Surya Paloh akan sangat bermanfaat. Khususnya untuk bangsa dan negara.
“Pertemuan tentunya bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara kita. yang paling penting itu,” tukas Presiden Jokowi.
Sumber: kbanews
