BeritakanID.com - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta menggelar aksi bertajuk Gejayan Memanggil, Senin, 12 Februari 2024. Mereka berhimpun dalam wadah Jaringan Gugat Demokrasi, menyuarakan kritik keras kepada Presiden Jokowi yang dinilai mengebiri demokrasi serta menolak politik dinasti.
Koordinator aksi Sana Ulaily mengatakan aksi ini sebagai respons atas rezim Jokowi yang terus mengebiri demokrasi. “Jaringan Gugat Demokrasi menjadi representasi terhadap panggilan untuk bersatu dan bersama-sama melawan segala bentuk penindasan, pembatasan kebebasan, dan penyalahgunaan kekuasaan,” ungkapnya.
Dia mengatakan, Jaringan Gugat Demokrasi hadir sebagai suara kolektif perlawanan yang mengajak setiap lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan masa depan yang demokratis dan adil. “Tekad kami bukan hanya menjadi saksi ketidakpuasan atas pengebirian demokrasi, tetapi juga menjadi pemberontak atas rezim Jokowi dan kroni-kroninya,” katanya.
Dia mengungkapkan, saat ini para elite politik dan oligarki sedang pesta demokrasi dan kontestasi pemilu. Mereka menebar berbagai janji untuk menggaet hati dan mendapatkan suara rakyat. “Yang terjadi hari ini demokrasi borjuis. Hanya partai politik dari kaum pemodal yang kaya raya yang bisa maju dalam pemilu,” ungkapnya.
Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menegaskan, aksi Gejayan Memanggil ini bukan mendukung pasangan calon presiden tertentu pada kontestasi pemilu 2024. Mereka juga mengkritik siapapun calonnya.
Mereka mengkritisi salah satu partai pengusung Anies Baswedan-Muhamimin karena menolak pengesahan RUU PKS. Mereka juga mengkritik Prabowo Subianto yang diduga kuat melakukan pelanggaran HAM, melakukan penculikan para aktivis yang belum diadili sampai sekarang. “Begitu juga cawapresnya, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi anak haram konstitusi, serta partai pengusungnya yang merupakan kroni-kroni sisa rezim militer Orde Baru,” jelasnya.
Peserta aksi juga mengkritik paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yang sudah merusak lingkungan. Partai pengusungnya adalah salah satu partai yang mengusulkan dan mengesahkan UU Omnibuslaw dan UU Minerba. “UU tersebut sudah merampas hak buruh dan tani serta merampas ruang hidup dan menghancurkan lingkungan,” tegasnya.
Di akhir aksi Gejayan Memanggil ini, Jaringan Gugat Demokrasi membacakan 11 tuntutan; yakni Revisi UU Pemilu dan Partai Politik, mengadili Jokowi dan kroni-kroninya, menuntut permintaan maaf intelektual dan budayawan yang mendukung politik dinasti, setop politisasi bansos, mencabut UU Cipta Kerja dan UU Minerba.
Kemudian, hentikan operasi militer, tuntaskan pelanggaran HAM dan memberikan hak menentukan nasib sendiri, hentikan perampasan tanah, hentikan kriminalisasi aktivis lingkungan, jalankan pengadilan HAM, pendidikan gratis, dan sahkan RUU PPRT.
Sumber: kba
