BeritakanID.com - Mahfud Md bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan, pada Kamis (1/2) sore. Pertemuan tersebut guna menindaklanjuti pengunduran diri Mahfud Md sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
Mahfud Md hadir di Istana Kepresidenan dengan mengenakan baju batik berwarna coklat. Tiba di halaman Istana Kepresidenan, Mahfud Md lalu masuk dengan menumpang Buggy Car.
Memang diagendakan pertemuan Mahfud Md dengan Presiden Jokowi dimulai pukul 15.00 WIB.
Pertemuan Mahfud Md dan Presiden Jokowi pun berlangsung secara tertutup di Istana Kepresidenan selama kurang lebih satu jam.
Usai bertemu Presiden Jokowi, Mahfud Md menyampaikan keterangannya bahwa dirinya telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Menkopolhukam kepada Presiden Jokowi.
"Baru saja saya diterima Bapak Presiden Bapak Joko Widodo yang ditemani bapak mensesneg bapak Prof Pratikno. saya menyampaikan surat kabar tentang kelanjutan tugas saya sebagai menkopolhukam.
saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti," kata Mahfud dalam konfenresi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Cawapres nomor urut 3 itu lalu mengatakan surat tersebut berisi tiga poin.
"Pertama, saya menyampaikan Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo yang pada 23 Oktober 2019 mengangkat saya sebagai menkopolhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat ini sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan minta atau memohon berhenti dengan sebuah surat itu," kata Mahfud.
Kemudian, poin kedua yakni soal permintaan pengunduran dirinya sebagai Menkopolhukam.
"Yang ketiga saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik," kata Mahfud
"Alhamdulillah bapak Presiden sama dengan saya. kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. tidak ada ketegangan ataupun kita tersenyum gembira bercerita masa lalu ketika kita mulai bekerja," jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Mahfud juga mengaku tak ada ketegangan yang terjadi.
Keduanya berbicara banyak hal, termasuk soal masa lalu ketika kabinet Indonesia Maju dibentuk pada 2019.
Presiden Jokowi juga bercerita satu fakta menarik tentang Mahfud MD saat menjabat Menkopolhukam. Di mana, Mahfud Md merupakan salah seorang Menkopolhukam yang menjabat terlama selama era Pemerintahan Presiden Jokowi.
"Presiden menyatakan Pak Mahfud ini adalah Menkopolhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi karena dulu Pak Tedjo (Tedjo Edhy Purdjiatno) tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan, lalu Pak Wiranto 3 tahun setengah lewat 2 bulan, saya hampir 4 tahun setengah," kata dia.
Karena perkembangan politik dan juga status dirinya sebagai Cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud mengatakan dirinya ingin berhenti bertugas sebagai Menkopolhukam.
"Memang harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja," jelasnya
Tak Ada Pesan Khusus
Mahfud MD juga menceritakan respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah keduanya bertemu dan Mahfud memberikan surat pengunduran diri sebagai Menkopolhukam.
"Tadi Pak Jokowi mengatakan terima kasih juga, terima kasih sudah membantu 4 tahun dengan baik," kata Mahfud.
Soal Mahfud yang kini menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Jokowi tidak berkomentar apa-apa.
"Enggak ada, itu kan pesannya sudah umum, sudah ada di konstitusi ada di undang m-undang, enggak ada pesan lain," pungkasnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Mahfud Md mundur sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dikarenakan kecewa terhadap komitmen Presiden dalam menjaga netralitas di Pilpres 2024.
Maka, Hasto menilai, keputusan yang bijak yang didasarkan pada niat baik telah diambil Mahfud Md untuk mendur dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Hasto saat dimintai tanggapannya soal mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Keputusan diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud Md," kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2).
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini pun berharap, langkah bijak yang diambil Mahfud Md ini bisa menular dan ditiru oleh pejabatan lainnya yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024.
Secara khusus, Hasto menyebut nama Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
"Semoga keteladanan integritas dari prof Mahfud Md ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur)," ujar Hasto.
Namun, Politisi asal Yogyakarta ini menduga, bahwa Prabowo tak akan bersedia melepas jabatannya sebagai Menteri Pertahanan disaat sekarang ini.
Terlebih, Hasto menyebut bahwa anggaran di Kementerian Pertahanan terbilang sangat besar. Sehingga, dibutuhkan keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya.
"Ya meskipun anggaran di sana besar sekali, sehingga rasaya kalau mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap yang gentleman," tegas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, sebelumnya Cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu tidak menggunakan segala fasilitas di Kemenkopolhukam untuk berkampanye.
Hal tersebut, kata Hasto, bagian dari upaya Mahfud Md membangun keteladanan dalam melakukan gerak kampanye.
"Teryata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika tanggal 24 Januari 2024,ndi hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye," kata Hasto.
"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, dan para kelompok-kelompok pro demokrasi. Bahkan civitas UGM menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat kramat, tempat yang sangat penting dan menjadi simbol dari UGM, yaitu Balairung," jelas Hasto.
Selain itu, Hasto menduga, jika mundurnya Mahfud Md bagian dari kekecewaan terhadap proses hukum yang memenangkan Pra Peradilan mantan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej.
Apalagi, disinyalir ada lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK), untuk memanupulasi hukum di MK.
"Kami mendapatkan kabar bahwa berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di Pra Peradilan dari Wamenkumham itu disinyalir terkait dengan lobi-lobi yang dilakukan di MK, untuk memanupulasi hukum di MK," ungkap Hasto.
"Pemunduran Prof Mahfud adalah seruan moral agar 13 hari kedepan itu betul-betul dapat ditegakan etika norma dan pranatan politik yang baik," pungkasnya.
Direktur Laboratorium Antikorupsi, Adnan Topan Husodo menilai, langkah Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD yang mundur diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menunjukkan yang bersangkutan memiliki etika.
Adnan mengatakan, langkah Mahfud itu seharusnya diikuti oleh paslon lainnya yang kini menduduki jabatan publik, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar.
Sebab, dia mengatakan pejabat publik yang menjadi calon di Pilpres memiliki sumber daya yang besar.
"Kalau posisinya ada di dua tempat tadi, pejabat publik dan calon, masalahnya kan resource negara bisa disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Itu yang kami lihat dalam perkembangan terakhir ketika kebijakan pemerintah untuk mendistribusikan bansos, gitu, ya. Yang mana sebenarnya ini sangat dekat untuk mencari dukungan pemilih. Padahal itu duit kan dari APBN, masyarakat yang bayar lewat pajak, kok bisa digunakan untuk semacam itu," kata Adnan, Kamis (1/2).
Dia juga menduga, pejabat publik yang mencalonkan di Pilpres 2024 juga bisa mengerahkan pejabat dan jajaran di bawahnya untuk ikut mendukung diri mereka.
Maka dari itu, kata Topan, langkah Mahfud mengundurkan diri sebenarnya sudah tepat.
"Itu seharusnya menjadi standar etik dari para pejabat publik yang sekarang berkontestasi. Entah posisinya sebagai capres atau cawapres," kata dia.
"Prabowo mundur dari Kemenhan, Gibran mundur wali kota, Cak Imin mundur dari anggota DPR itu aman. Masing-masing bisa berkontestasi secara adil meskipun dalam kasus hari ini presidennya sudah punya kepentingan untuk mendorong paslon 2 menang," sambung Topan.
Topan pun mencontohkan seorang Sekretaris Daerah (Sekda) berdasarkan aturan harus mundur apabila mencalonkan diri dalam Pemilu.
Dia lantas mempertanyakan mengapa jabatan yang lebih tinggi dari sekretaris daerah yang memiliki kekuatan lebih besar malah tidak melakukan hal serupa.
"Potensi abuse dan korupsinya lebih besar dalam bentuk apa pun. Entah itu pengaruh arahan, kebijakan yang mengarahkan juga untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompok yang dia dukung, penggunaan fasilitas negara karena enggak jelas dia cuti atau bukan dan sebagainya. Praktis dalam kondisi itu akan muncul konflik kepentingan yang hanya bisa ditekan kalau pejabat publiknya mundur," ungkap dia.
Topan juga mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut dirinya boleh berkampanye dan berpihak di Pilpres 2024.
Menurut Topan, Jokowi sedang memanipulasi aturan yang ada selama ini.
"Karena tidak membaca utuh mekanisme presiden berkampanye. Regulasinya ada UU Pemilu, tetapi regulasi itu harus dibaca utuh karena ada beberapa syarat di mana presiden boleh berkampanye.
Syarat pertama misalnya berkampanye untuk parpol. Masalahnya presiden sekarang ini PDIP, terus masak dia kampanye untuk Prabowo-Gibran yang dalam konteks Prabowo partainya Gerindra," jelas Topan
Sumber: tribunnews
