BeritakanID.com - Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju tertangkap melakukan beberapa ekspresi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditanya wartawan mengenai pemanggilan menteri oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk hadir dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 pada Jumat (5/4) besok.
Awalnya, wartawan bertanya kepada Jokowi apakah ada pesan untuk empat menteri yang dipanggil oleh MK.
"MK akan panggil beberapa menteri untuk dimintai keterangan Jumat nanti, kayak Pak Muhadjir dan Ibu Menkeu, mungkin ada pesan?," tanya wartawan kepada Jokowi saat sesi keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4).
Saat itu, Presiden Jokowi didampingi oleh sejumlah menteri. Di antaranya, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indonesia, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Mendengar namanya disebut, Menteri Muhadjir tersenyum lalu tertawa kecil. Sedangkan Menlu Retno yang ada di sampingnya langsung melihat ke Muhadjir.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani tampak menyimak pertanyaan wartawan dan jawaban Presiden Jokowi. Dalam jawabannya, Jokowi menyatakan bahwa empat menterinya akan hadir karena diundang oleh MK.
"Ya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya hadir. Hari Jumat," ujar Jokowi.
Keempat menteri yang dimaksud yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Jumat Presiden kemudian ditanya apakah memberikan arahan kepada keempat menterinya itu sebelum menyampaikan penjelasan di MK.
Menurut Kepala Negara, para menteri nantinya akan memberi penjelasan sesuai tugas masing-masing.
"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan, ya mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa," kata Jokowi.
"Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu saja hari jumat, ya," ujarnya melanjutkan.
Majelis hakim MK sebelumnya memutuskan memanggil empat orang menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara di dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 pada Jumat mendatang.
"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia Para Hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo, Senin (1/4).
Ada pula satu pihak lain yang akan dipanggil MK pada Jumat, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Suhartoyo mengatakan, pemanggilan keempat menteri bukan berarti MK mengakomodir permintaan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon.
Dia menjelaskan, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa.
Di sisi lain empat menteri yang dipanggil MK juga sudah memastikan akan datang memenuhi undangan itu.
Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut dirinya sudah menerima surat undangan dari MK.
"Sudah, sudah (menerima undangan). Iya lah (bakal memenuhi panggilan) wong diundang," kata Muhadjir di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (3/4).
Muhadjir menyebut sejatinya dirinya berangkat ke negara Mesir. Namun, hal tersebut batal lantaran dirinya harus memenuhi panggilan MK.
"Insyaallah (hadir). Mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh bapak Presiden. Tapi karena ada panggilan dari MK tadi malam baru, jadi kita putuskan untuk memenuhi panggilan," ujarnya.
Muhadjir menyebut dirinya juga sudah meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri panggilan MK.
"Presiden kan juga sudah tahu. Diizinkan (Presiden Jokowi). Nggak ada persiapan, kan mau ditanyakan semua yang selama ini sudah kita lakukan saja," imbuhnya.
Sama seperti Muhadjir, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah menerima undangan dari MK.
“Insya Allah saya hadir. Undangan sudah saya terima tadi malam. Sudah disampaikan untuk hadir. Itu kan tupoksinya pemerintah, silahkan menjelaskan tupoksi pemerintah. Tentu kalau di pemerintah kami sudah komunikasi,” kata Airlangga di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (3/4).
Airlangga mengaku siap menjelaskan mengenai mekanisme bicara mengenai Bansos dan berbagai hal yang sifatnya pemerintahan saja.
“Tidak, itu kan hanya undangan umum saja tidak ada topik yang disebutkan. Tentu hal yang menjadi tugas pemerintah amanat undang undang, ya pemerintah jalankan,” kata Airlangga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan siap memenuhi panggilan MK untuk memberi keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.
"Insya Allah saya hadir di MK," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung AA Maramis, Jakarta, Selasa (2/4
Sumber: Tribunnews
