BeritakanID.com - Program makan siang bergizi gratis yang diusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, tengah dimasukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029.
Hashim Djojohadikusumo,Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra yang juga adik kandung Prabowo Subianto, menepis persepsi program makan siang bergizi gratis bersifat konsumtif.
Program makan siang bergizi, kata Hashim, sebagai investasi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran untuk meningkatkan ranking pendidikan Indonesia di dunia internasional.
Program makan siang bergizitersebut menyasar dua kelompok sasaran utama sekaligus, yaitu ada sekitar 4 juta ibu hamil bersama 78 juta siswa yang akan diberi makan siang bergizi. Ini merupakan salah satu kunci dalam mengatasi masalah stunting di Indonesia.
“Masalah stunting harus diberikan nutrisi yang cukup sejak anak masih di dalam rahim, sehingga seluruhnya ada 82 juta orang (menjadi) program pemerintah yang diurus dan dipimpin Prabowo-Gibran, 82 juta jiwa akan diberikan makanan bergizi secara gratis,” kata Hashim.
Program makan siang bergizi yang dulu dikampanye Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, kini disosialisasikan Amich Alhumami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (PMMK) Bappenas dalam forum PBB.
Program tersebut dipaparkan Amich dalam momentum persidangan High-Level Political Forum (HLPF) on SDGs di Markas Besar PBB di New York, 8-18 Juli 2024, pada sesi sidang HLPF on SDGs–Special Event on Transforming Education, 11 Juli 2024.
Dalam paparan pembukanya di hadapan pejabat tinggi PBB dan negara peserta HLPF on SDGs PBB, Amich Alhumami menegaskan program makan bergizi bagi siswa sekolah yang diusung Presiden RI terpilih Prabowo Subianto bertujuan untuk meningkatkan layanan gizi bagi siswa.
"Ini merupakan intervensi penting yang berdampak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah," kata Amich Alhumami.
“Kekurangan gizi menyebabkan kerusakan kemampuan kognitif, yang dalam jangka panjang akan berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan anak,” tambah Amich Alhumami dalam forum tersebut.
Dalam forum multilateral tersebut, di hadapan para pejabat PBB dan delegasi pemerintah negara anggota PBB, ia memaparkan kemajuan dan pencapaian SDGs di Indonesia, terutama pilar sosial yang menjadi tanggung jawabnya selaku Deputi PMMK Bappenas, antara lain masalah pendidikan, kesehatan dan gizi, kemiskinan dan kelaparan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (STI).
Tak disangka, presentasi Amich Alhumami menarik perhatian delegasi pemerintah Swiss dan Prancis.
Di sela-sela sidang PBB ini, Amich dan delegasi pemerintah RI menggelar pertemuan bilateral secara terpisah dengan kedua negara tersebut.
Dalam pertemuan bilateral ini, Amich bersama tim delegasi Pemerintah Indonesia melakukan pembicaraan penting dengan para pejabat tinggi Pemerintah Swiss dan Prancis.
Mereka membahas tentang pencapaian pelaksanaan agenda pembangunan global, pertukaran pengetahuan serta pengalaman perihal kebijakan dan perencanaan pembangunan sosial ekonomi di masing-masing negara.
Pemerintah Swiss, menurut Amich, memandang Indonesia sebagai negara yang relatif berhasil dalam pelaksanaan SDGs meskipun menghadapi berbagai tantangan berat, dan kini masih dalam proses pemulihan sosial pasca pandemi Covid-19 untuk percepatan dalam pencapaian target-target SDGs.
Pemerintah Swiss menilai pemerintah Indonesia kembali on track menuju 2030, sehingga sejumlah kebijakan pembangunan sosial budaya selama ini dinilai tepat, efektif, dan sukses.
Untuk itu, Pemerintah Swiss mengajak Indonesia untuk mengambil inisiatif memikirkan agenda pembangunan global ‘Beyond 2030.’
Sementara pembicaraan bilateral dengan wakil Pemerintah Prancis, fokus pada rencana penyelenggaraan “Summit on Nutrition for Growth” di Paris yang digelar pada Maret 2025.
Menurut Amich, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gizi untuk Pertumbuhan ini juga menjadi forum Global Alliance on School Meals Programs (Aliansi Global untuk Program Makanan Sekolah), yang menghimpun setidaknya 20 negara.
Menurut Amich, pemerintah Prancis mengikuti dan memantau berbagai program strategis pemerintah Indonesia, terutama yang berkaitan langsung dengan upaya perbaikan gizi masyarakat.
Dalam pembicaraan bilateral dengan pemerintah Prancis, Amich menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi tantangan berat perihal isu kekurangan gizi yang dialami sebagian penduduk kelompok umur tertentu.
“Indonesia memang menghadapi masalah serius dalam hal status kesehatan dan gizi anak-anak, terutama balita. Banyak balita menderita malnutrition—gizi buruk dalam wujud stunting (gagal tumbuh-kembang) dan wasting (kurus kering) serta gizi berlebih yang menyebabkan obesitas,” papar Amich.
Dengan merujuk data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, urai Amich, prevalensi balita stunting dan wasting masing-masing 21,5 persen dan 8,5 persen; prevalensi balita underweight dan overweight masing-masing 15,9 persen dan 4,2 persen.
Khusus masalah stunting, kata Amich, perlu ditangani sungguh-sungguh, karena berdampak serius pada terhambatnya perkembangan otak, terutama pada periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Sumber: kilat