BeritakanID.com - Presiden Joko Widodo diharapkan menjaga netralitas pada Pemilihan Umum 2024 mendatang. Netralitas Presiden ini akan sangat baik bagi kualitas penyelenggaraan gelaran demokrasi tahun depan tersebut.
Harapan tersebut disampaikan Sudirman Said, perwakilan bacapres Anies Baswedan di Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dalam talkshow di Metro TV Jumat malam, 7 April 2023.
Dia mengingatkan apabila Presiden Jokowi ikut sibuk dalam menata partai-partai yang akan berkoalisi menghadapi Pemilihan Presiden 2024 mendatang, kurang baik dalam persepsi publik.
Bahkan, lanjutnya, Presiden Jokowi sama saja meneruskan pembelahan di tengah masyarakat kalau menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.
“Dan saya kira Pak Jokowi mesti kita tempatkan sebagai negarawan yang akan menyelesaikan tugasnya, kita tempatkan setinggi-tingginya, dan mengayomi, memberi jalan bagi siapa pun yang akan berkontestasi,” jelas mantan Menteri ESDM ini.
Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) ini menegaskan pengalaman seperti itu sudah pernah dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2014 lalu ketika akan mengakhiri masa jabatannya. Presiden ke-6 tersebut, imbuhnya, sama sekali tidak menunjukkan kecenderungan kepada kandidat mana pun ketika itu.
“Dan terbukti bahwa kandidat yang berlaga itu betul-betul bebas dari campur tangan atau intervensi atau apa namanya endorsement dari petahana,” pungkasnya.
Sudirman Said menyinggung pentingnya netralitas Presiden ini saat menanggapi penjelasan pengamat politik Ahmad Khoirul Umam dalam forum yang sama. Menurut Umam, wacana pembentukan koalisi besar atau peleburan koalisi yang sedang digagas Golkar, PAN, PPP (Koalisi Indonesia Bersatu) serta Gerindra dan PKB (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) merupakan manuver politik Jokowi.
Apalagi memang Presiden Jokowi hadir dalam pertemuan dengan lima ketua umum partai politik tersebut di kantor DPP PAN Minggu lalu yang mengeluarkan gagasan koalisi besar tersebut.
Dia menyatakan Jokowi ingin mendesak PDIP yang bisa mengusung capres-cawapres sendiri tanpa harus berkoalisi agar memberikan golden ticket-nya kepada koalisi besar yang sedang digagas ini.
“Ada dugaan, saya sendiri juga merasa, ada kekhawatiran bahwa misalnya koalisi besar ini diorkestrasi oleh kekuatan Istana baik oleh Pak Jokowi atau bahkan oleh Pak Luhut untuk mengepung PDIP, supaya kemudian menyerahkan golden ticket-nya kepada arus kekuatan besar yang ada di koalisi yang diorkestrasi oleh Istana tadi,” ucapnya.
Dalam koalisi besar ini nanti, PDIP akan diberi posisi sebagai cawapres. Misalnya dengan komposisi Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo, seperti sinyal yang telah ditunjukkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya dengan mengajak Menhan yang juga Ketua Umum Gerindra dan Gubernur Jawa Tengah tersebut pada saat panen raya di Kebumen beberapa waktu lalu.
Namun, Umam sendiri yakin manuver Presiden Jokowi tidak akan mudah. Karena sebagai partai terbesar yang memiliki golden ticket, tentu PDIP memiliki pride tinggi. “Dan akan tetap meletakkan capres sebagai call tertingginya dalam proses negosiasi koalisi,” tandasnya.
Sumber: kbanews
%20menggelar%20sidang%20pemeriksaan%20dugaan%20pelanggaran%20Kode%20Etik%20Penyelenggara%20Pemilu%20(KEPP).jpg)
