BeritakanID.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra turut angkat bicara soal Presiden Jokowi (Joko Widodo) yang ikut “nimbrung” saat PDI-P deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 bulan lalu.
Kehadiran Kepala Negara itu, kata dia, akan menimbulkan kesan keberpihakan terhadap Capres 2024, khususnya untuk Ganjar Pranowo. Padahal posisi Jokowi adalah presiden.
“Pak Jokowi ini kan PDI-P kita tahu, tapi kedudukan beliau itu sebagai presiden. Nah, ketua partainya akan mengumumkan calon presiden, presiden duduk di sebelahnya,” katanya dikutip KBA News dari Podcast What the Fact! Politics CNN Indonesia, Jumat, 12 Mei 2023.
Oleh karenanya, kata dia, bila ada yang menganggap Presiden Jokowi seolah mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 adalah wajar adanya. “Seolah-olah beliau harus mendukung Pak Ganjar,” jelasnya.
Seharusnya, lanjut Yusril, Jokowi sebagai presiden menyambut baik semua kandidat Capres 2024 dan tidak menunjukkan kesan berpihak kepada salah satunya saja.
“Sebagai Presiden ia harus support semua. Kalau tidak ya netral terhadap semua, atau ia berikan support kepada semua,” katanya.
Menurutnya, memang tak ada aturan yang membatasi presiden jika ingin berpihak pada salah satu calon. Tetapi secara etika, hal itu tak dibenarkan karena seorang presiden menjadi pemimpin untuk semua masyarakat.
“Presiden harus bersikap baik pada semuanya dan tidak menunjukkan pemihakan pada satu kelompok,” tegas dia.
Sebelumnya, keberpihakan Presiden Jokowi dan meng-endorse Ganjar Pranowo secara terang-terangan dikritik banyak pihak. Mulai dari Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, hingga mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla.
Mereka secara tegas meminta agar pemerintah, yang tak lain ada Presiden Jokowi agar menjaga kestabilan demokrasi dengan menjadi Kepala Negara bagi semua bagi masyarakat di pesta demokrasi lima tahunan nanti.
Sumber: kbanews