Diketahui, dalam deklarasi kebangsaan ini, civitas academica UI mendesak pemilu berjalan demokratis.
"Kami sudah agak diintimidasi juga lewat pesan di WhatsApp dari salah seorang mahasiswa kami yang sudah alumni," kata Harkristuti di Lapangan Rotunda UI, Depok, Jumat (2/2/2024).
Menurut Harkristuti, pengirim pesan tersebut mengaku seorang alumni Fakultas Hukum UI. Namun, pengirim pesan itu tidak menyebutkan identitasnya.
Harkristuti berujar, pesan singkat itu berisi kekecewaan pengirim pesan kepada UI yang turut serta membuat acara deklarasi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII).
"Dia berusaha agar kami tidak menjalankan apa yang kami lakukan hari ini," ujar dia.
"Isi pesannya kayak, 'Kenapa kok UI ikut-ikutan UGM dan UII. Seharusnya kita bisa pergi ke pejabat yang berwenang dan menyampaikan ide-ide'," tambah Harkristuti.
Menurut dia, pesan intimidasi itu dikirimkan kepada beberapa guru besar.
"Tidak semua dari kami menerima pesan seperti itu, hanya beberapa," ucap Harkristuti.
Meski beberapa guru besar mendapatkan pesan tersebut, civitas academica UI tetap menggelar acara deklarasi.
Harkristuti menuturkan, civitas academica UI hanya menjalankan academic freedom yang diajarkan oleh kampus.
"Kami tidak ngapa-ngapain, kami hanya mengatakan bahwa di kampus diajarkan tentang academic freedom, yaitu kebebasan akademik dan etika akademik. Dan itulah yang sedang kami laksanakan hari ini," ungkap Harkristuti.
Di samping itu, pada seruan deklarasi hari ini, civitas academica UI menekankan empat poin yang bertujuan mendorong Pemilu 2024 berjalan demokratis dan damai.
"Kami berdiri di sini, mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia, untuk segera merapatkan barisan, guna mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan," ungkap Harkristuti saat membacakan poin deklarasi.
Selain itu, civitas academica UI juga menekankan bahwa pemilu harus terbebas dari paksaan memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di wilayah masing-masing," kata Harkristuti.
Sumber: kompas
