"Setelah kita tanyakan lebih banyak diantara responden yang mengatakan kondisi ekonomi nasional itu buruk (40,6 persen), ketimbang yang mengatakan baik (33,9 persen)," ucap Burhanuddin secara virtual dalam rilis temuan survei nasional bertajuk 'Evaluasi Publik Atas Pemilu 2024 dan Isu Terkini', Rabu (28/2/2024).
Ia mengatakan temuan ini tidak bisa dianggap sepele oleh pemerintah karena situasi di lapangan menujukkan bukti nyata bahwa memang kondisi ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja.
"Dan saya kira jawabannya sangat terang-benderang, yaitu adanya kenaikan harga beras. Jadi ini masukan buat pemerintah," tutur dia menjelaskan.
Burhanuddin menyebut masyarakat yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, yakni sebesar 76,6 persen. Namun, jika melihat tren hal ini mengalami penurunan 20 persen dari survei Indikator Politik sebelumnya.
"Kalau tren kelangkaan dan kenaikan harga beras masih terus berlanjut, dugaan saya tren turun ini akan terus berlanjut dan tentu akan mengurangi legacy Presiden Jokowi, yang ingin di sisa akhir masa jabatannya approval rating-nya terus di atas 80 persen," ucap dia.
Selain persoalan ekonomi, tutur dia, kondisi penegakan hukum nasional, publik juga menilai buruk sebanyak 33,5 persen, sedang 25 persen, dan baik 30,9 persen.
Burhanuddin menyarankan agar paslon yang nantinya dinyatakan resmi memenangkan pemilu untuk mempertimbangkan kondisi ini, menahan diri agar tidak melakukan perayaan yang meriah karena bisa melukai perasaan publik.
"Dan tentu saja akan menyulitkan buat proses transisi terutama pak Jokowi yang mau berhenti nanti di Oktober," ujarnya.
Sebagai informasi, survei dilakukan periode 18-21 Februari. Sampel dipilih melalui metode Random Digit Dialing (RDD) sebanyak 1.227 responden, dengan tingkat margin of error lebih kurang 2,9 persen.
Sumber: inilah
