BeritakanID.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta pemerintah untuk segera mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) dari proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Menurutnya, proyek yang dimiliki oleh pihak swasta ini lebih bersifat komersial dan tidak seharusnya menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya heran apa pertimbangan Pemerintah memasukan proyek PIK 2 sebagai PSN. Kalau mau balas budi politik jangan pakai APBN lah. Kasihan masyarakat. Apalagi tanah-tanah masyarakat dilaporkan dibeli paksa dengan harga murah,” ungkap Mulyanto saat berbicara dengan media di Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan proyek-proyek yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan segelintir pengusaha besar. Oleh karena itu, Mulyanto mendesak para calon kepala daerah untuk berani mengambil sikap membela kepentingan rakyat dengan menekan pemerintah agar membatalkan status PSN dari proyek ini.
“Isu ini harus menjadi perhatian publik agar Pemerintah tidak semena-mena menetapkan proyek komersil milik swasta sebagai PSN. Oleh karena itu masyarakat juga harus mengawal isu ini agar DPR dan Pemerintah mengevaluasi penetapan status PSN ini. Hingga selanjutnya membatalkan dan mengganti dengan proyek lain yang lebih penting,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mulyanto melihat penetapan proyek PIK 2 sebagai PSN sebagai sebuah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang hanya menguntungkan kelompok bisnis tertentu. Ia memperingatkan bahwa jika kebijakan semacam ini dibiarkan, hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan berikutnya.
Sumber: indonesiainside