INILAH Enam PROGRAM PRIORITAS Kemendikdasmen Versi Abdul Mu'ti, Usung Pendidikan Bermutu untuk Semua, Wajib Belajar 13 Tahun Hingga KESEJAHTERAAN GURU


BeritakanID.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), serta Menteri Kebudayaan (Menbud) menghadiri Rapat Kerja pertama dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Pertemuan ini juga dihadiri oleh para Wakil Menteri dari masing-masing kementerian, yang turut membahas berbagai isu dan prioritas di sektor pendidikan.

Mendikdasmen menyampaikan semangat dan slogan besar Kemendikdasmen, yaitu mencerdaskan dan memajukan bangsa.

Ia menjelaskan bahwa slogan ini diambil dari tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945 dan juga sering dikutip oleh Presiden Prabowo.

"Visi besar kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pendidikan bermutu untuk semua, ini kami ambil dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)," tambahnya.

Enam Program Prioritas

Abdul Mu'ti memaparkan enam program prioritas yang akan menjadi fokus Kemendikdasmen:

  1. Penguatan Pendidikan Karakter: Meliputi pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas, peningkatan kompetensi guru BK dan guru agama, pengangkatan guru BK, penguatan karakter tujuh kebiasaan anak Indonesia, serta pemberian makan siang bergizi.
  2. Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan: Program ini mencakup afirmasi pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, seperti rumah belajar, pendidikan jarak jauh, dan PAUD, serta dukungan bagi relawan mengajar.
  3. Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru: Termasuk peningkatan kualifikasi guru minimal ke tingkat D-IV/S-1, pelatihan kompetensi, dan sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
  4. Penguatan Pendidikan Unggul, Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi: Peningkatan literasi dan sains teknologi sejak dini melalui pendidikan matematika, sains, teknologi, pendirian sekolah unggul, dan pengembangan pendidikan vokasi serta pelatihan kejuruan.
  5. Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana: Difokuskan pada renovasi fasilitas sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
  6. Pembangunan Bahasa dan Sastra: Termasuk pengembangan bahasa negara, perlindungan bahasa daerah, internasionalisasi bahasa Indonesia, serta peningkatan literasi.

"Pada peringatan Sumpah Pemuda kemarin, kita canangkan gerakan bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia," kata Mendikdasmen.

Memberdayakan Komponen Masyarakat

Kemendikdasmen mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif dalam implementasi program-program ini.

"Sesuai UU Sisdiknas, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, dengan prinsip kebaruan, kemitraan, dan keadilan," jelas Abdul Mu'ti.

Dalam pengantar rapat, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyebutkan sejumlah capaian positif pada periode sebelumnya, namun juga mengingatkan masih banyak tantangan yang perlu dijawab oleh ketiga kementerian baru ini, terutama setelah pemisahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Anggaran Pendidikan

Hetifah juga mengangkat isu terkait anggaran pendidikan. Meskipun alokasi anggaran pendidikan telah meningkat sejak 2019 hingga 2024, Kemendikbudristek hanya mengelola sekitar 15 persen dari total belanja wajib pendidikan dalam APBN.

Selain itu, masih banyak pemerintah daerah yang belum memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD mereka untuk pendidikan.

"Hanya enam dari 34 provinsi dan hanya dua dari 514 kabupaten/kota yang mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan di luar dana transfer daerah," jelasnya.

"Kami di Komisi X siap berkolaborasi dalam fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan, untuk melakukan pengawalan terhadap berbagai program-program kerja dari bapak dan ibu sekalian di kementerian," lanjut Hetifah.

Anggota Komisi X dari dapil Sumatra Utara I, Sofyan Tan, juga menyuarakan pentingnya peningkatan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) khususnya untuk jenjang SD dan SMP, yang menurutnya masih rendah dibandingkan jenjang SMA dan SMK yang sudah mengalami peningkatan anggaran.

"PIP yang SD dan SMP, sudah lama tidak naik. Sementara yang SMA dan SMK, kemarin sudah naik, dari 1 juta menjadi 1,8 juta. Nah, yang 450 ribu per tahun dan 750 ribu per tahun ini hendaknya dinaikkan," tutup Sofyan. ***

Sumber: pojoksatu

TUTUP
TUTUP