Megawati Dapat Laporan Pilkada Serentak 2024 Bakal Curang, Ini Penjelasan Wamendagri Bima Arya


BeritakanID.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan publik soal Pilkada Serentak 2024.

Megawati mengaku waswas setelah dirinya mendapat banyak laporan dugaan lembaga negara tak netral di Pilkada 2024. 

Menurut Megawati, Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga diri.  

Namun, dia menerima laporan yang tak baik soal lembaga negara, yang memaksakan rakyat untuk memilih pasangan calon tertentu di Pilkada.

"Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral," kata Megawati melalui tayangan video di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/1/2024).

Menurutnya, mereka mengimingi rakyat dengan bantuan berupa sembako hingga uang. 

"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics," ujar Megawati.

Megawati mengajak seluruh masyarakat untuk belajar pada rakyat Ghana, sebuah negara di Afrika Barat yang menolak berbagai rayu kekuasaan.

"Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan yang kami perlukan adalah pendidikan dan sistem kesehatan yang lebih baik serta pekerjaan," ucapnya.

Karenanya, dia juga mengajak agar mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. 

"Ingat, mencoblos hanya lima menit, namun dampaknya bisa selama lima tahun," ujarnya. 

"Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan," tutur Megawati.

Selain itu, Megawati meminta kepada seluruh aparatur dan pejabat negara serta kepala desa dan lurah untuk tak berpihak kepada pasangan calon tertentu. 

Presiden kelima ini meminta seluruh pejabat negara mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XII/2024.

Menurutnya, pejabat negara serta lurah, kepala desa, dan TNI-Polri yang melanggar ketentuan akan dipidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kegelapan demokrasi saat Pilpres 2024 lalu ingin diterapkan kembali pada Pilkada serentak 2024. 

Hal ini terkait adanya dugaan aparatur ikut memenangkan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.

Hasto menegaskan, Pilkada harus menjadi momentum untuk menunjukkan kualitas demokrasi di Indonesia. 

"Mari kita jadikan Pilkada ini sebagai momentum untuk menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia bahwa demokrasi dibangun dengan ekspresi kegembiraan, ekspresi kebebasan, tanpa ada intimidasi dari mereka-mereka yang seharusnya melindungi rakyat dan menertibkan serta menegakkan hukum," kata Hasto.

Dia menuturkan, PDIP pada seluruh tingkatan pengurus dari pusat hingga daerah akan terus memantau perkembangan Pilkada. 

"Mereka menangkap adanya suatu optimisme yang sangat kuat. Terjadinya arus balik dukungan justru ketika kekuasaan mencoba untuk digunakan kembali," ucap Hasto.

Menurut Hasto, optimisme kemenangan tetap ada meskipun ada upaya untuk menggunakan aparatur. 

"Karena apa yang terjadi dengan kegelapan demokrasi pada saat Pilpres ini mencoba diterapkan kembali," tuturnya.

Hal tersebut, klaim Hasto, terbukti melalui menguatnya dukungan untuk pasangan calon yang diusung PDIP di Pilkada. 

"Semua menunjukkan gerak optimisme justru ditentang berbagai tekanan-tekanan dan kesatupaduan dengan rakyat, itu adalah kekuatan utama kita di dalam membangun bangsa dan negara," ungkapnya.

Terkait hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan bahwa sistem Pilkada yang dilaksanakan secara serentak seperti Pilkada 2024 mempunyai sejumlah kekurangan. 

Menurutnya, kekurangan pertama yakni minimnya pengawasan terhadap jalannya pilkada karena pilkada dilaksanakan di banyak daerah secara bersamaan.

"Aktornya tambah banyak, tetapi resources untuk pengawasannya ya sama saja," ujar Bima kepada wartawan, Kamis (20/11/2024).

Bima mengatakan, kelemahan lain yang terlihat adalah isu-isu lokal tidak menjadi sorotan skala nasional.

Hal tersebut lantaran arus informasi yang begitu deras dari 545 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2024. 

"Saya ingatkan 500 lebih kota kabupaten, dan satu sama lain saling menihilkan. Ada yang fokus ketika debat di Jakarta, semua ke sana, dan sebagainya," kata Bima. 

Politikus Partai Amanat Nasional ini mengatakan, isu lokal yang seharusnya menjadi pembeda antara satu kandidat dengan kandidat lainnya menjadi tidak muncul. 

Akibatnya, harapan para pemilih yang menginginkan para kandidat bertarung dengan gagasan membangun lokalitas menjadi tidak terwujud karena pilkada serentak.

"Efek dari kesentrakan ini adalah dinamika lokal yang relatif tidak terlihat atau seakan tidak ada, kapasitas pengawasan yang terbatas, tata kelola yang lebih kompleks," kata Bima.

Adapun, Pilkada Serentak 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 27 November2024 mendatang.

Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota

Sumber: Wartakota

TUTUP
TUTUP