BeritakanID.com - Lima hari jelang peristiwa Pemilihan Presiden (Pilpres), gelombang perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi semakin menguat.
Kali ini, sebuah aksi unjuk rasa digelar oleh beberapa kelompok aktivis dari berbagai latar belakang di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, kota Makassar, pada Jumat (9/2/2024) malam.
Pantauan dari fajar.co.id di lokasi sekitar pukul 21.56 Wita, kelompok aktivis itu terdiri dari serikat pekerja hingga organisasi kemahasiswaan.
Mereka berkumpul untuk menggelar aksi unjuk rasa yang bertujuan untuk mendeklarasikan dukungan terhadap upaya pemakzulan Presiden.
Juru bicara aksi, Salim, saat ditemui di lokasi aksi mengatakan, tuntutan yang mereka bawa adalah memakzulkan Presiden Jokowi.
Alasannya, menurut Salim, karena kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sudah sangat terkoyak-koyak oleh kebijakan.
"Apalagi dekat Pemilu ini kita mengharapkan bahwa tanggal 14 nanti, benar-benar ini adalah pesta demokrasi," ujar Salim.
Puncak kemarahan aktivis, kata Salim, selain akibat dari UU Cipta Kerja, juga dipicu dengan adanya putusan MK mengenai pembatasan umur calon presiden dan wakil presiden.
"Putusan tersebut ditetapkan MKMK bahwa melanggar kode etik, ini memperlihatkan bahwa proses berjalannya demokrasi di Indonesia ini dimanfaatkan oleh Jokowi untuk kepentingan dirinya," Salim menuturkan.
Hingga akhirnya, lanjut Salim, putusan MK tersebut digunakan untuk anak Jokowi, Gibran dan mendaftar sebagai calon wakil presiden.
"Saat ini ketua KPU itu juga ditetapkan melanggar kode etik karena menerima Gibran sebagai calon Cawapres," timpalnya.
Dikatakan Salim, hal itu membuktikan bahwa Pemilu 2024 ini kondisi demokrasi sangat diragukan.
"Terkoyak-koyak dan ini harus kita selamatkan. Makanya kenapa kami mencoba untuk bagaimana menyampaikan pada publik bahwa kondisi demokrasi saat ini sudah memungkinkan untuk kita mengajukan tuntutan untuk memakzulkan presiden Jokowi," tandasnya.
Salim bilang, jika seandainya tidak dilakukan pemakzulan terhadap Jokowi, maka dia berharap ayah Gibran itu mengundurkan diri dari jabatannya.
Setelah itu, ditekankan Salim, bebas bagi Jokowi jika masih ingin melakukan cawe-cawe demi memenangkan putranya.
"Mengingat, statement Jokowi yang menyebabkan Presiden bisa ikut kampanye, memang ada ketentuan Presiden bisa ikut kampanye tapi itu bagi Presiden yang juga sebagai calon," imbuhnya.
"Kedua dia harus cuti atau mengundurkan diri, tetapi kalau dia menggunakan jabatan sebagai Presiden untuk ikut kampanye salah satu capres cawapres artinya Jokowi ini tetap menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye, ini sangat-sangat kita kecam sebagai negara demokrasi, karena sarat akan kecurangan Pemilu," kuncinya.
Sumber: fajar
